Jakarta, desapedia.id – Pegiat desa yang juga penggagas dan host talkshow Kajian Desa bareng Iwan (Kades Iwan) di TV Desa, Iwan Sulaiman Soelasno menyoroti maraknya sejumlah aksi pengibaran bendera putih sebagai simbol tanda menyerah terhadap pembatasan sosial.
Banyak masyarakat termasuk para pedagang kaki lima dan pengelola destinasi wisata yang kesulitan mendapatkan penghasilan lantaran kebijakan pembatasan sosial. Kondisi ini dikhwatirkan akan akan merembet kepada para pengelola Desa Wisata diseluruh Indonesia.
Dalam wawancaranya, Iwan menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi pengibaran bendera putih sebagai tanda menyerah dikalangan pelaku usaha wisata.
Iwan yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi) berharap kondisi ini tidak terjadi pada para pengelola Desa Wisata yang saat ini justru sedang gencar–gencarnya mengembangkan pengelolaan Desa Wisata di masing–masing desanya menuju tata kelola desa wisata yang profesional berbasiskan kearifan lokal.
“Pengibaran bendera putih di desa wisata harus kita hindari bersama, jangan sampai ini terjadi. Karena itu saya mendesak Kemendes PDTT dan Kemenparekraf untuk segera berkoordinasi mencarikan solusi tercepat atau quick win dan solusi terbaik agar desa wisata bisa tetap eksis dikunjungi oleh para wisatawan lokal dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat”, tegas Iwan.
Salah satu pendiri desapedia.id ini menambahkan, ada banyak program Kemendes PDTT untuk mengembangkan Desa Wisata yang sumber pendanaannya berasal dari Dana Desa, yaitu membangun infrastruktur Desa Wisata.
Sama halnya dengan Kemenparekraf, yang kini memiliki banyak program yang disiapkan untuk memperkuat Desa Wisata, yaitu membangun ekosistem Desa Wisata bersama komunitas dengan memperkuat kapasitas SDM pengelola Desa Wisata.
“Sebagai Pegiat Desa, saya mendesak Menteri Desa PDTT Gus Halim dan Mas Sandi Menparekraf untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar tidak ada pengibaran bendera putih di desa wisata. Jangan membuat mereka menyerah, segera lakukan aksi nyata, karena kebijakan dan anggaran dari kedua kementerian ini sesungguhnya sudah tersedia”, ungkap Iwan yang juga Ketua Bidang Pemberdayaan Desa Depinas Soksi. (Red)