Wakatobi, desapedia.id – Dalam pembukaan Gugus Tugar Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 pada Kamis (9/6/2022) lalu di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Presiden Joko Widodo mengatakan tidak dapat menoleransi kerugian negara dan masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral lembaga.
Saat itu Jokowi meminta semua pejabat di pusat dan daerah, seluruh kementerian dan lembaga pusat dan daerah untuk saling terbuka dan bersinergi pada tataran pelaksanaan.
Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang hadir saat pembukaan GTRA Summit 2022, Fernando Sinaga memberikan tanggapannya.
Menurut anggota DPD RI yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini, pernyataan Presiden Jokowi menunjukan bahwa ego sektoral sebagai persoalan klasik yang tak kunjung selesai itu masih terjadi di kementerian, lembaga dan antara pusat dengan daerah.
“Pernyataan Presiden Jokowi itu mengkonfirmasi bahwa lambannya proses reforma agraria selama ini ternyata disebabkan oleh ego sektoral antar kementerian atau lembaga dan antar pemerintah pusat dengan daerah. Ego sektoral itu terjadi pada tataran pelaksanaan,” ungkap anggota Badan Sosialisasi MPR RI ini.
Fernando menyarankan agar parlemen yaitu DPR dan DPD RI segera merespon pernyataan keluh kesah Presiden Jokowi ini agar tidak lagi terjadi ego sektoral dalam tataran pelaksanaan reforma agraria.
“Saya melihat parlemen lah yang bisa menyelesaikan kacau balau ego sektoral dalam pelaksanaan reforma agraria ini. DPR bisa segera fasilitasi kementerian dan lembaga yang tumpang tindih dan masih kuat ego sektoralnya. Sedangkan kami di DPD RI harus mencari solusi bersama dengan daerah soal dimana tersumbatnya koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah, apakah di GTRA atau instansi lain, ” ujar Fernando. (Red)
