Jakarta, desapedia.id – Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI dan Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Kerja tripartite membahas 26 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota pada Kamis (27/6/2024) di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen, Jakarta Selatan.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat membuka rapat kerja mengungkapkan, bahwa tujuan dari adanya pembentukan 26 RUU tentang Kabupaten/Kota ini dapat memperbaiki dan memperbarui regulasi terkait pembentukan daerah, sehingga dapat menghindari konflik hukum dan administrasi yang mungkin timbul akibat dasar hukum yang tidak relevan dengan kondisi saat ini.

“Pembentukan RUU ini sebagai jawaban dan langkah responsif terhadap perubahan dan perkembangan yang ada,” ucap Ahmad Doli Kurnia membuka saat membuka rapat kerja tersebut.

Senada dengan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pendapat akhir terkait materi muatan terhadap 26 RUU tentang Kabupaten/Kota, pemerintah percaya bahwa inisiatif yang telah DPR RI ambil akan memperkuat otonomi daerah ke depannya.

“Atas nama pemerintah kami setuju dan sepakat untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya,” ujar Mendagri Tito Karnavian.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma mengungkapkan 26 RUU Kabupaten/Kota ini harus berpihak kepada daerah pada segala aspeknya.

“Harapan kami, RUU ini haruslah memperhatikan ciri, potensi dan karakteristik masing-masing daerah. DPD RI mendukung 26 (dua puluh enam) RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota ini untuk disepakati bersama dan disahkan menjadi undang-undang,” sebut Anggota DPD RI asal Papua Barat itu.

Ke-26 26 RUU Kabupaten/Kota yang disetujui DPR dan pemerintah untuk disahkan di rapat paripurna tersebut antara lain: