Sepekan atau dua pekan terakhir, Tim Satgas Penanganan Covid-19 di pusat maupun beberapa daerah tertentu melaporkan terjadi peningkatan kasus orang positif Covid-19 meningkat secara signifikan. Misalnya rata-rata ditemukan sekitar 2000-an positif terserang virus Corona per hari pada pekan-pekan tersebut.
Mengatasi gejala peningkatan itu, segenap pihak jajaran pemerintah diingatkan perlu menggencarkan kembali tes cepat (rapid test) maupun tes lebih akurat-intensif alias polymerase chain reaction (PCR) Swab buat mendeteksi penularan virus Corona.
Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar kepada awak media, Senin (13/7/2020) di Jakarta.
Ia mengingatkan, persoalannya saat ini banyak warga masyarakat mengeluhkan buat melakukan dan mengetahui hasil tes cepat, apalagi tes PCR biayanya sungguh memberatkan. Ambil contoh, biaya tes cepat yang semula di kisaran Rp150 ribu-Rp200 ribu, saat ini sudah meroket sampai Rp 500 ribu lebih per orang sekali test di sejumlah daerah.
Sebagai bandingan di China diinfokan, untuk rapid test hanya perlu biaya paling mahal sekira Rp50 ribu.
“Apalagi buat biaya test PCR yang memang lebih mendalam atau akurat hasilnya, pekan lalu saya menemukan fakta orang harus ngeluarkan biaya sampai Rp2 juta lebih per orang per sekali tes PCR.”
“Sama saja periksa di rumah sakit negara maupun swasta. Mohon maaf, bagi kalangan rakyat kecil seperti pedagang pasar tradisional atau pekerja lepas harian, tukang ojek, dan para sopir, mana mungkin dengan penghasilan pas-pasan mereka mudah memeriksakan diri terkait virus Corona?” ujar mantan Ketua Fraksi PKB di DPR ini.
Solusi konkritnya, tambah Marwan, tidak bisa lain segenap jajaran pemerintah, kementerian serta kelembagaan dan BUMN sampai pemerintah daerah khususnya tim penanganan Covid-19 mesti benar-benar menggratiskan masalah biaya rapid test dan test PCR Swab buat rakyat biasa demi misi memberikan poteksi, mensubsidi dan memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang membutuhkan tes cepat, terutama mencegah penularan virus Corona.
Selain itu, koordinasi dan kerja sama antar pihak berwenang secara masif-sistematis tersebut juga wajib ditingkatkan buat meringankan beban warga masyarakat.
Marwan Jafar yang mantan Menteri Desa-PDTT juga mengingatkan, alokasi pembiayaan atau APBN untuk penanganan Covid-19 secara nasional juga sudah dinaikkan dari semula Rp78,51 triliun menjadi Rp87,55 triliun.
Maksudnya, kekhawatiran beberapa kalangan seperti kecenderungan ada oknum yang memanfaatkan situasi pandemi, mengail di air keruh hingga gejala komersialisasi maupun penyerahan biaya-biaya test kesehatan ke mekanisme pasar sepenuhnya jangan sampai kita biarkan saja dan makin memberatkan rakyat.
Ditambahkan, ia mengapresiasi penuh bila pemerintah daerah terus menjemput bola atau aktif untuk menemukan warga masyarakat meskipun berkategori orang tanpa gejala virus Corona alias bukan hanya yang sedang memeriksakan ke rumah sakit misalnya.
Di sisi lain ia mengajak segenap warga masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan seperti selalu bermasker, jaga jarak fisik dan sering cuci tangan serta tidak menganggap remeh serta tetap waspada soal penularan virus Corona.
“Terutama saat berada di moda transportasi umum, rumah sakit, pasar tradisional serta tempat tertutup seperti ruang perkantoran serta restoran,” pungkasnya. (Red)
