Jakarta, desapedia.id – Mantan aktivis tahun 80–an dan Direktur Senior Bandung Trust Advisory Group untuk Innovation and Local Governance (B-Trust), Siswanda H. Sumarto baru saja meraih gelar Doktor (S3) Universitas Padjajaran, Bandung, pada Kamis (10/02) setelah menjalani sidang promosi Doktor Ilmu Ekonomi.
Mengangkat judul “Pengaruh Dana Desa, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Pada Kesejahteraan Masyarakat”, Ketua Yayasan Persaudaraan Aceh-Jawa Barat itu menelusuri efektivitas desentralisasi fiskal yang termaktub dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berupa dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Selama pelaksanaan desentralisasi fiskal, Siswanda ingin mengetahui apakah upaya pembangunan–pembangunan ekonomi selama ini terutama kebijakan yang diambil telah berhasil mengentaskan kemiskinan di masyarakat.
Melalui paparannya, dari 415 kabupaten yang ada di seluruh Indonesia, kinerja belanja pemerintah daerah yang memiliki opini WTP dan skor akuntaibilitas kinerja instansi pemerintahan (AKIP) yang baik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang dinilai dari pengeluaran per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan tingkat kemiskinan.
“Dana desa menjadi dana yang paling berpengaruh dalam meningkatkan pengeluaran konsumsi per kapita, IPM dan penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan dana desa diberikan langsung ke rekening desa sehingga bisa dimanfaatkan langsung oleh desa dalam menjalankan kegiatan maupun program pembangunan desa. Desa menjadi lebih mandiri sehingga desentralisasi fiskal dapat berjalan secara efektif,” ucap Siswanda.
Adapun selaku oponen ahli, Ferry Hadiyanto menanyakan isu SDGs Desa yang diinisiasi oleh Kementrian Desa PDTT. Hal ini sangat menarik karena apa yang menjadi isu SDGs desa sudah dibuktikan dalam disertasi Siswanda. Namun permasalahan saat ini adalah bagaimana bisa mengakselerasi kesejahteraan desa untuk mendorong SDGs.
Siswanda menjelaskan bahwa saat ini SDGs masih menjadi manifesto di tataran provinsi, namun apa yang dilakukan oleh Kementrian Desa PDTT telah menjadi batu loncatan SDGs untuk mencapai level desa.
“Saya juga memiliki program bernama Peduli SDGs untuk melokalkan SDGs di tingkat desa dan juga tingkat kabupaten. Kami mendorong kabupaten untuk membuat rencana aksi pilot project untuk 10 kabupaten. Saat ini desa dan lurah–lurah memiliki akses teknologi dan pemetaan bisnis yang baik, artinya governance di desa bisa dipacu lebih cepat. Saya yakin jika dana desa ditambah, dampaknya akan lebih baik lagi”, ujar Siswanda.
Pada paparan penutupnya, Siswanda memberikan saran agar pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten perlu memperkuat tata kelola keuangan daerah dan memperbaiki akuntabilitas kinerja pemerintah melalui capacity building melalui penguatan ASN, pengembangan organisasional dan pengembangan sistem kelembagaan. (Red)
