Catatan Redaksi – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya di Universitas Airlangga pada Rabu (11/9/2024) lalu menyatakan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini, Indonesia telah berhasil menaikkan peringkat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yakni ke posisi 75 di tahun 2023, dari posisi 102 di tahun 2019.
“Dalam mengakselerasi pencapaian SDGs, Sebanyak 76 persen indikator SDGs di Indonesia telah tercapai melalui upaya pemerintah yang terus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan ramah lingkungan melalui tiga mesin ekonomi”, ungkap Menko Airlangga kepada sejumlah media massa.
Ketiga mesin ekonomi baru tersebut pertama, melalui revitalisasi mesin ekonomi konvensional dengan menggiatkan sektor-sektor yang saat ini telah berjalan baik, yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur, memperluas kerja sama ekonomi internasional, melanjutkan reformasi struktural, dan meningkatkan kapasitas SDM.
Kedua, melalui pengembangan mesin ekonomi baru. Pemerintah mengembangkan peluang di berbagai sektor baru seperti hilirisasi industri, akselerasi digitalisasi, bioteknologi, dan transisi energi.
Ketiga, dalam penguatan mesin ekonomi Pancasila dengan memperkuat perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat rentan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga program cash for work.
Pernyataan Menko Airlangga Hartarto ini tentu saja menjadi sinyal positif bagi pencapaian Indonesia dalam memenuhi tujuan dan target yang tertuang di SDGs di tahun 2030 mendatang.
Namun demikian, apakah ada kontribusi yang signifikan dari SDGs Desa terhadap naiknya pringkat pencapaian SDGs Indonesia?
Untuk diketahui, Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang melokalkan (localizing) SDGs sampai ke tingkat desa hingga Kemendes PDTT menyebutnya SDGs Desa.
Bahkan, upaya melokalkan SDGs sampai ke desa itu dengan ditambahkannya tujuan pencapaian, yaitu tujuan 18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Ke-18 tujuan SDGs Desa ini telah dipayungi oleh Permendes PDTT nomor 21 tahun 2020 yang diamanatkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Sayangnya, berbagai masalah kerap kali muncul dalam pelaksanaan SDGs Desa ini hingga disinyalir SDGs Desa belum berperan signifikan terhadap kenaikan peringkat pencapaian SDGs di Indonesia seperti yang disampaikan Menko Airlangga.
Berbagai masalah tersebut sebut saja urusan SDGs Desa selama ini hanya berkutat pada urusan teknis semata yaitu meminjam istilah sejumlah Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang bertugas sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD) dan sempat kami ajak diskusi soal SDGs Desa, merepotkan PLD dalam urusan teknis melakukan input data pencapaian SDGs Desa dari setiap desa di dashboard website Kemendes PDTT.
Akibatnya, masih menurut pengakuan beberapa PLD, urusan yang lebih penting dan substantif dari SDGs Desa terabaiakan, yaitu memperkuat pemahaman perangkat pemerintahan desa dan warga desa tentang SDGs Desa. Itu artinya, jika merujuk pada pengakuan beberapa PLD tersebut, masih banyak Kepala Desa dan jajarannya di perangkat pemerintah desa yang belum paham soal SDGs Desa.
Bicara soal ‘urusan teknis’ itu adalah aplikasi SDGs Desa sering error. Tahun 2019 misalnya sebagai awal aplikasi itu dimunculkan, malah PLD diminta untuk membuat pendataan secara manual, karena aplikasi tidak bisa dibuka sama sekali.
Akibatnya, otomatis desa mengalami dobel anggaran. Tapi baru-baru ini, PLD diminta untuk melakuka kegiatan SDGs Desa lagi. Aplikasi sudah baik dan lancar, hanya saja PLD harus kembali turun ke desa untuk melakukan penataran kepada eunomator atau relawan desa, karena pastinya banyak dari mereka yang sesungguhnya sudah lupa.
Sebagai informasi, aplikasi SDGs Desa ini berisi tentang data penduduk, jumlah Kepala Keluarga (KK), jumlah orang miskin, jumlah keluarga yang belum punya MCK. Jadi lebih seperti sensus saja.
Dari diksusi dengan beberapa PLD, ada cerita lucu Ketika awal aplikasi ini diluncurkan. Saat pertama kali PLD datang ke lapangan untuk sosialisasi dadakan, pertanyaan yang ada di kertas sensus itu sama persis dengan sensus yang dilakukan oleh salah satu dinas atau OPD di Pemerintah Kabupaten.
Disebut lucu, lantaran pertama, relawan dari desa itu, sama persis dengan yang kemarin di gunakan oleh OPD itu. Kedua, yang bikin lucu lagi, kasus itu menunjukan buat apa pemerintah melakukan pertanyaan yang sama oleh kementerian yang berbeda.
Permasalahan lainnya adalah SDGs Desa selama 4 tahun terakhir ini kurang melibatkan pembinaan secara berjenjang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sampai Pusat.
Pembinaan itu sejatinya dapat diwujudkan melalui Voulantary Local Review (VLR) atau Tinjauan Lokal Sukarela yang dilakukan oleh Pemkab untuk menilai kemajuan mereka dalam implementasi agenda 2030 yang tertuang di SDGs. Secara konseptual, VLR sesungguhnya harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan di daerah, terutama desa.
Oleh karena itu, perlu perbaikan penyusunan VLR Pemkab, yaitu Pemkab terlebih dahulu melakukan VLR di masing-masing desa yang ada diwilayahnya. Kami menyebutnya VVLR atau Village Voulantary Local Review (VVLR) yang difasilitasi oleh Pemkab.
Permasalahan berikutnya yakni masalah klasik yang ada di pemerintahan pusat, sebagaimana cerita lucu diatas tadi, yaitu lemahnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga. Sejatinya Kemendes PDTT yang mengurusi SDGs Desa proaktif berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya yang mengurusi SDGs yaitu Kemenko Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas. Koordinasi ini penting agar ada keselarasan dalam pelaksanaan SDGs dan SDGs Desa serta tercapainya tujuan bersama agenda 2030 yang tersisa hanya 6 tahun lagi.
Akhirnya, SDGs Desa ini memang perlu dievaluasi total oleh menteri yang mengurusi desa yang akan dipilih oleh pemerintahan baru Prabowo-Gibran.
Salam sehat, Iwan Sulaiman Soelasno, Pendiri desapedia.id. (*)
