Catatan Redaksi – Kali ini, Catatan Redaksi desapedia.id menyoroti soal Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran yang harus segera memberikan masukan kepada Pemerintah dan DPR terkait strategi dan prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2025 sebagai upaya memastikan keberlanjutan Dana Desa yang merupakan mandatory spending dari UU Desa.
Masukan ini amatlah berguna dan ditunggu oleh pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Terlebih, Prabowo-Gibran telah merumuskan 7 bidang belanja prioritas dalam APBN 2025 sebesar Rp. 1.906,4 triliun.
Alih-alih desa tidak menjadi salah satu dari prioritas dalam APBN 2025, ketujuh prioritas belanja Prabowo-Gibran dalam APBN 2025 tersebut sesungguhnya bisa mendapatkan dukungan dari Dana Desa 2025.
Misalnya saja soal penurunan stunting dan menjaga kesehatan masyarakat di salah satu prioritas Prabowo-Gibran pada APBN 2025. Program ini bisa kembali menggunakan dana desa seperti era Jokowi.
Kemudian soal SDM. Selama ini Dana Desa setiap tahunnya selalu diprioritaskan untuk peningkatan SDM di desa-desa.
Sama halnya dengan ketahanan pangan, sebaiknya Prabowo-Gibran memperkuat dan mempertajam program ketahanan pangan di desa yang sudah berjalan selama ini dengan dukungan dari Dana Desa.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Catatan Redaksi desapedia.id sudah berulang kali menegaskan agar Prabowo-Gibran melibatkan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dan Badan Usaha Milik Desa Bersama atau BUMDesma.
Oleh karena itu, Prabowo-Gibran perlu mempertimbangkan agar program penguatan tata Kelola BUMDes dan BUMDesma menjadi salah satu prioritas APBN 2025, sehingga mereka siap terlibat aktif menyukseskan Makan Bergizi Gratis.
Pada prinsipnya, soal pembangunan, pemberdayaan dan penguatan masyarakat serta pemerintahan desa harus masuk dalam prioritas APBN 2025.
Salam sehat, Pendiri desapedia.id, Iwan Sulaiman Soelasno.
