Jakarta, desapedia.id – Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Muhadjir Effendy, menegaskan pentingnya percepatan penyerapan anggaran di lingkungan Kemendes PDTT.
Arahan ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya optimalisasi anggaran untuk menggerakkan ekonomi nasional.
Dalam Rapat Pimpinan Paripurna yang berlangsung di Operational Room, Kantor Kemendes PDTT, Kalibata, Kamis (3/10/2024), Muhadjir meminta seluruh Pejabat Tinggi Madya, Pratama, dan Fungsional untuk tetap menjalankan tugasnya dengan baik, meskipun ia mengakui tidak dapat sepenuhnya fokus pada tugas-tugas di kementerian tersebut karena tanggung jawab lainnya sebagai Menko PMK.
“Yang penting target penyerapan anggaran harus dipercepat,” kata Muhadjir.
Muhadjir juga meminta Unit Kerja Eselon (UKE) I untuk melakukan kajian mendalam terkait kendala dalam penyerapan anggaran dan segera mencari solusi yang tepat.
Presiden Jokowi, menurut Muhadjir, telah berulang kali mengingatkan agar pelaksanaan program dan penggunaan anggaran dimulai sejak awal tahun, tepatnya pada bulan Januari, guna memaksimalkan dampaknya pada perekonomian dan kegiatan sosial.
“APBN itu menjadi pemicu dan menggerakan roda ekonomi negara dan kegiatan sosial,” kata Pria yang juga Menko PMK ini.
Selain penyerapan anggaran, Muhadjir juga menyoroti beberapa masalah strategis yang perlu segera dituntaskan. Salah satu perhatian utama adalah penyelesaian masalah aset di Balai Makassar yang memerlukan koordinasi dengan Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan.
Selain itu, ia juga meminta agar Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans), Danton Ginting Munthe, segera melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap status tanah di wilayah transmigrasi.
“Saya minta daftar lengkap, lokasi dimana saja, statusnya seperti apa dan kondisinya, termasuk total luasnya,” kata Muhadjir.
Rencananya, laporan tersebut akan disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi agar masalah ini dapat segera diselesaikan, mengingat banyak aset negara yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Untuk itu, saya minta tanah-tanah milik Kemendes itu diperhatikan. Jika perlu dibentuk Task Force (Satuan Tugas) untuk menangani khusus invetarisir lahan-lahan di kawasan Transmigrasi,” kata Muhadjir.
Menurutnya pembentukan Satuan Tugas (Task Force) khusus ini akan bertugas dan bertanggung jawab melakukan inventarisasi dan penyelesaian masalah lahan di kawasan transmigrasi. Ia juga meminta agar keberadaan Task Force ini tetap berlanjut meskipun terjadi pergantian pemerintahan di masa mendatang. (Red)
