Jakarta, desapedia.id – Sekelompok massa yang menamakan dirinya Perkumpulan Pemuda Mahasiswa dan Masyarakat Anti Korupsi (Permusyawarat) menggelar Aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan Inspektorat Jenderal Kemendagri pada Senin (31/7/2023) lalu.
“Proyek yang bernilai triliunan ini kami duga kuat sedang dipermainkan dengan cara monopoli dan korupsi oleh pejabat – pejabat tertentu di lingkungan Kemendagri khususnya Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes)”, tegas Koordinator Pusat Permusyawarat, Paturahman dalam orasinya saat menggelar demonstrasi.
Paturahman melanjutkan, Permusyawarat mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk tegas terhadap bawahannya yang berani cawe – cawe monopoli dan korupsi.
“Kami mendapat informasi bahwa ada pihak dari para pemenang tender proyek tersebut mengatasnamakan pak Menteri. Jangan biarkan nama baik Pak Mendagri tercoreng karena bawahannya yang bejat,” ungkap Patur.
Patur mengatakan, hal ini harus diselesaikan langsung oleh Mendagri. Dirinya meminta Mendagri untuk periksa dan pecat pejabat – pejabat di Ditjen Bina Pemdes yang terindikasi main mata dengan pemenang tender.
“Mulai dari pejabat tertingginya sampai bawahannya. Kami mendesak untuk crosscheck juga soal fee 7 persen untuk internal apakah itu benar dan dibenarkan?” ujarnya.
Di sela – sela demonstrasi yang digelar, perwakilan massa aksi diterima oleh Benni Irwan selaku Kepala Pusat Penerangan Kemendagri dan Plt. Sekretaris Irjen Kemendagri Ahmad Husin Tambunan.
Pihak Kemendagri menyampaikan berkomitmen akan mengusut tuntas dan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Kepada perwakilan aksi massa, Benni Irwan mengatakan akan melaporkan langsung kepada Mendagri dan memastikan laporan ini akan segera diproses dan segera memeriksa jajaran Ditjen Bina Pemdes.
Kami apresiasi laporan ini dan akan menindak lanjutinya.” ujar Benni saat menerima perwakilan masa aksi.
Dalam aksinya, Permusyawarat menuntut sebagai berikut:
- Mendesak Mendagri pro aktif Memastikan pejabatnya bersih dari korupsi dengan segala rencananya.
- Mendesak Inspektorat Jenderal Kemendagri sungguh – sungguh menjalankan tugas dan fungsinya. Periksa Pejabat Ditjen Bina Pemdes karena diduga kuat monopoli proyek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa yang bernilai Triliunan.
- Sebelum ditangkap, nonaktifkan Pejabat Ditjen Bina Pemdes yang diduga ikut cawe – cawe monopoli proyek.
- Mendesak Bank Dunia mengkaji ulang penggunaan dana hibah kemendagri yang menghabiskan lebih banyak dana untuk kegiatan di hotel. Lebih baik refocusing anggaran kepada kebutuhan rakyat yang lebih mendesak. (Red)
