Jakarta, desapedia.id – Tim Sekretariat Bersama (Sekber) Dana Desa yang terdiri dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Polri melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), belum lama ini.
Dalam kesempatan monev itu, diselenggarakan rapat gabungan antara Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Tim Sekber Dana Desa. Kemendes PDTT diwakili oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) M. Fachri, Kemendagri diwakili oleh Suryadi, sedangkan Polri diwakili oleh Riyan dari Baharkam Polri.
Dalam rapat gabungan tersebut, M. Fachri menjelaskan, pelaksanaan monev dalam bentuk rapat gabungan ini merupakan tindak lanjut dari MoU dan perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Kemendes PDTT dan Polri terkait pencegahan, pengawasan dan penyelesaian permasalahan Dana Desa.
“Permasalahan desa itu sangat kompleks. Maka perlu dibantu antara lain melalui wadah Sekretariat Bersama agar dapat meminimalisasi permasalahan di desa,” ujar Fachri.
Fachri melanjutkan, Sekber berharap ketika ada persoalan di desa, maka diselesaikan melalui jalur konsultasi ke APIP. Sekber yang sudah terbentuk di pusat dapat diimplementasikan di provinsi masing-masing dengan merangkul semua elemen, baik dari Polda, Inspekrorat, dan TA KPW Provinsi.
“Persoalan utama Dana Desa adalah pengawasan sebagaimana dimandatkan dalam UU Desa. Pengawasan dari semua pihak terutama camat, menjadi penting agar desa benar-benar terbebas dari persoalan penyelewengan penggunaan Dana Desa,” tegas Fachri.
Anggota Tim Sekber lainnya, Suryadi yang mewakili Kemendagri, menegaskan bahwa Tim Sekber turun ke lapangan semata-mata untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan. Dirinya berharap melalui kegiatan Sekber di berbagai daerah ini termasuk di Sulteng akan mendapatkan berbagai cerita dan pengalaman dalam pengelolaan dana desa dan berbagai permasalahan desa lainnya.
Ketua Umum DPP Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Suhardi Buyung kepada Desapedia.id, Kamis (15/8/2019), turut memberikan komentar atas keberadaan Tim Sekber Dana Desa ini.
Menurutnya, kegiatan monev seperti inilah yang memang ditunggu oleh pemerintah desa di seluruh Indonesia. Bukan hanya itu, Suhardi juga meminta agar Tim Sekber Dana Desa untuk lebih intens dan sering mengunjungi kepala desa dan perangkat desa, sehingga pembinaan dan pengawasan bisa berjalan optimal.
“Sebagai Ketum DPP APDESI, saya meminta Sekber Dana Desa tidak hanya melakukan rapat gabungan dengan Pemprov saja, tetapi juga menggelar rapat gabungan dengan kepala desa dan perangkat desa agar Sekber dapat mendengar langsung keluhan dan permasalahan yang kami hadapi terkait pengelolaan Dana Desa,” tegas Suhardi. (Red)
