Jakarta, desapedia.id – Anggota Komite II DPD RI Haripinto Tanuwidjaja memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan pembangunan infrastruktur desa-desa kepulauan di berbagai wilayah di Indonesia yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Secara keseluruhan infrastruktur sudah banyak kemajuannya, dan bukan hanya di desa saja. Di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) misalnya, sudah banyak pembangunan infrastruktur sampai ke desa-desa yang ada di pulau-pulau terpencil.
Namun demikian, lanjut Senator asal Provinsi Kepulauan Riau ini, khusus pembangunan infrastruktur di desa-desa kepulauan sesungguhnya masih diperlukan tambahan dana dari APBN.
“Untuk pembangunan di pulau – pulau kecil biayanya sangat tinggi. Di desa yang berada di pulau-pulau yang harus dibangun itu adalah pelantar, yaitu dermaga buat kapal yang harus dibangun dari beton”, ujarnya dalam wawancara dengan desapedia.id, Kamis (14/2).
Haripinto memaparkan, khususnya desa di pulau-pulau kecil seharusnya ada tambahan anggaran diluar Dana Desa, yang juga bersumber dari APBN melalui Kementrian PUPR untuk anggaran pembangunan pelantar di desa pulau-pulau terpencil.
“Di pulau-pulau itu penduduknya banyak. Sebagai contoh di Kepri, ada 2000 pulau, yang berpenghuni ada sekitar 500 pulau. Pembangunan 1 pelantar bisa miliaran, sementara anggaran didaerah terbatas. Pelantar ini sangat vital dibutuhkan,” ujarnya.
Senator yang kembali maju sebagai Caleg DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Kepri ini menilai, di beberapa desa di pulau sudah banyak kemajuan, misalnya infrastruktur telekomunikasi sudah jauh lebih merata. “Ini sudah sangat membantu, terima kasih pada pemerintah Jokowi,” tegasnya.
Haripinto melanjutkan, pasokan listrik ke desa di pulau-pulau juga sudah banyak masuk. “Mungkin dulunya listrik swasta dan swasembada atau gotong royong warga, tapi kini sudah PLN semua, walaupun masih beberapa jam sehari,” ujarnya.
Terkait tantangan dan kendala pembangunan di kepulauan, Haripinto mengakui bahwa membangun desa-desa di kepulauan memang butuh biaya mahal. Warga desa di pulau mayoritas berprofesi sebagai nelayan yang butuh listrik 24 jam agar ikan itu bernilai harganya sebagai ikan segar. Karena itu, Haripinto mengapresiasi Pemerintahan Jokowi khususnya PLN yang telah memenuhi kebutuhan listrik para nelayan.
“Karena itu perlu dijajaki penerapan tekhnologi listrik yang bisa menggabungkan antara tenaga surya dengan megawatt. Ini yang harus menjadi perhatian PLN untuk masyarakat desa kepulauan. Listrik sangat membantu nelayan, jadi nelayan bisa membeli freezer sendiri. Karena ini kebutuhan yang sangat penting,” jelas Haripinto.
Ketika ditanyakan soal hasil pengawasan Komite II DPD RI terkait pembangunan infrastruktur desa selama ini, Haripinto menjelaskan, bahwa pembangunan infrastruktur jalan antar desa yang tidak bisa dibangun dengan Dana Desa, dan sejauh ini mengharapkan dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi. Sayangnya, hal itu tak kunjung terealisasi. Maka butuh dana APBN untuk pembangunan yang tidak bisa dibiayai dari Dana Desa.
Dalam pengawasan yang dilakukan Komite II, Haripinto juga menyoroti biaya logistik untuk daerah kepulauan kecil yang otomatis lebih mahal dari pulau-pulau besar.
Sementara, walaupun sudah banyak pembangunan pelabuhan tetapi sebenarnya masih diperlukan lebih banyak lagi pembangunan pelabuhan. Seperti di Provinsi Kepri, masih butuh pembangunan pelabuhan di Pulau Bintan, Pulau Karimun dan Pulau Kundur, mengingat ketiga pulau ini adalah pulau utama di Kepri.
“Pelabuhan barang diketiga pulau ini harus memadai. Sebagai contoh, satu kapal besi yang 1000 ton masuk, kapal lain tidak bisa masuk sampai seminggu lebih, karena dermaganya tidak memadai. Ini juga terjadi di beberapa pulau lain,” terang Haripinto.
Haripinto mengatakan bahwa Komite II DPD RI menilai bahwa memang sudah ada pembangunan pelabuhan, tetapi belum memenuhi kebutuhan pelabuhan di pulau-pulau.
“Saya sudah pernah sampaikan ke Menteri Perhubungan saat Rapat Kerja dengan Komite II DPD RI, jawaban Beliau cobalah cari investor. Saya lalu sampaikan investor hanya bisa kalau secara ekonomi visible yaitu pelabuhan besar, ini kan hanya pelabuhan untuk kabupaten yang penduduknya 100-an yang terdiri dari beberapa kecamatan. Tetapi kan tetap perlu agar biaya-biaya tidak menjadi mahal,” jelasnya.
Haripinto berharap pemerintah terus memperhatikan masyarakat miskin di desa-desa di pulau terutama pengadaan listriknya yang menjadi kebutuhan mendesak. “Pemerintah Jokowi sudah luar biasa kok. Teruskan dan tingkatkan program listrik sampai 24 jam secara merata diseluruh Indonesia. Harus disubsidi agak lebih untuk listrik,” lanjutnya.
Soal tol laut, Haripinto menjelaskan bahwa Komite II meminta agar tol laut diperluas, yaitu ada feeder dari pemerintah kabupaten dan provinsi terhadap tol laut yang sudah dibuat Pemerintah Jokowi.
“Ini harus rutin, harus ada anggarannya, karena banyak masyarakat yang harus ke pusat pemerintahan menggunakan kapal ikan yang tidak memadai. Misalnya saya pernah ke Pulau Serasan (di Kepulauan Natuna, Kepri), mau pulang ke Batam harus ke Kalbar dulu numpang kapal ikan selama 13 jam perjalanan. Infrastruktur transportasi laut ini, Pemkab dan Pemprov harus dipaksa untuk kerjasama dengan Pusat,” tegas Haripinto. (Red)
